Kekhawatiran Politik Balas Dendam

satu dua

Setelah masa pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden berakhir, saya kira telah usai pergulatan kepentingan dan kekuasaan atas negeri ini dengan menjual nama demokrasi. Keberlanjutan bangsa ini ditentukan oleh rakyat yang bersedia memilih wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan memilih Presiden sebagai pimpinan negara untuk memerintah bangsa ini agar rakyat terlindungi dan terlayani kepentingannya sebagai warga bangsa. Namun, perhelatan politik ternyata belum usai, masih banyak yang akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan karena dampak kekalahan dan kemenangan antar petarung politik yang semuanya mengatasnamakan rakyat.

Dinamika politik telah membawa kita pada tontonan yang menarik, partai politik berlomba merebut hati rakyat untuk memperoleh suara dan menghantarkan kadernya untuk duduk sebagai wakil rakyat dan pimpinan pemerintahan. Kita baru saja disuguhkan sebuat tontonan yang kasar atas pertarungan partai politik di lembaga legislatif dalam memilih pimpinannya. Benarkah mereka wakil rakyat yang membawa suara rakyat? Jika saja perilaku dan sikap mereka dipenuhi dendam kesumat untuk menjatuhkan satu sama lain dalam arena politik. Sangat masuk akal jika masyarakat mempersepsikan teramat buruknya perilaku wakil rakyat selama ini. Wajar bila kenyataannya demokrasi terperosok menjadi sekedar ajang perebutan kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai ideologis dan idealisme. Norma-norma dan kejujuran sikap telah hancur karena dikuasai amarah dan dendam membara serta kesombongan dan keangkuhan. Dagelan Politik telah dipertontonkan oleh para wakil rakyat, dan kekhawatiran saya akan mungkin terjadi dengan kembalinya perilaku para wakil rakyat yang terhormat pada tabiat lamanya yang membawa pada kemunduran demokrasi atas dendam politik yang mereka rasakan.

Partai pemenang pemilu legislatif sepantasnya adalah pihak yang paling dipercaya rakyat untuk memimpin parlemen. Dalam jumlah perolehan kursi terbanyak itu tercermin mandat bahwa rakyat menghendaki partai pemenang menjadi pemimpin parlemen. Namun, tidak selamanya aspirasi dan amanat rakyat tersebut dapat diimplementasikan. Sejumlah fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih telah meng-goal-kan aturan yang menghapus ketentuan bahwa pemenang pemilu legislatif otomatis mendapat kursi Ketua DPR. Jabatan paling strategis itu, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan Juli lalu, dipilih anggota DPR.

Ironisnya, Mahkamah Konstitusi justru mengukuhkan aturan yang oleh banyak kalangan dinilai telah mengabaikan fatsun dan etika politik tersebut. Dalam putusannya, kemarin, MK memutuskan untuk menolak permohonan uji materi para pihak yang menggugat UU tersebut. Majelis hakim konstitusi tidak bulat mengambil keputusan tersebut karena dua hakim konstitusi, Arief Hidayat dan Maria Farida, berbeda pendapat dengan memberikan dissenting opinion.

Kita mencatat Koalisi Merah Putih kemudian melakukan berbagai manuver untuk ‘membalas kekalahan’ mereka melalui parlemen, termasuk menggagas dan mengesahkan UU MD3. Publik mencatat dan bahkan sempat ikut mengkritisi bahwa lahirnya UU MD3 sarat dengan semangat kepentingan kelompok dan golongan, bukan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kita sependapat dengan argumen bahwa pembentukan UU MD3 lebih mendasarkan diri pada kepentingan ‘balas dendam’ ketimbang kepentingan demokrasi. Namun, bagaimanapun, MK telah mengetukkan palu dan itu bersifat final dan mengikat. Biarlah rakyat mencatat ‘balas dendam politik’ Koalisi Merah Putih dan keputusan MK yang menolak gugatan atas UU MD3 dengan tinta hitam sebagai sejarah kelam perjalanan demokrasi di negeri ini. Kita hendak menggugah nurani barisan Koalisi Merah Putih untuk tidak lagi mempermainkan demokrasi di masa lima tahun mendatang.

Sebuah harapan jika kita dapat menggugah kesadaran mereka untuk mendasarkan gerak dan langkah pada kepentingan bangsa, bukan pada dendam kesumat. Dan juga sebuah harapan untuk menggugah pemerintahan Jokowi-JK dan koalisi parpol pendukung mereka untuk melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di parlemen agar pemerintahan di negara ini tetap berjalan demi kedaulatan dan kemaslahatan rakyat. Politik balas dendam atau balas dendam politik, sebuah istilah yang keduanya terdengar menjengkelkan, yang jelas ini bagian dari hukum sebab akibat, dimana ada satu pihak tidak bisa menerima kekalahan dan berusaha memenangkan pertarungan di arena dan kesempatan yang lain. #MF4P @MFathurochman @aktivis_98

Tentang maman fathurochman

Berkomitmen untuk turut serta mewujudkan Pandeglang yang Bersih, Berbudaya, dan Berkesejahteraan, menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta senantiasa bersyukur dan berharap ridho Allah SWT.
Pos ini dipublikasikan di Pandangan, Refleksi dan tag , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s