Data Wilayah

Pemerintahan Propinsi Banten

PROVINSI BANTEN ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tantang Pembentukam Provinsi Banten dan sekarang wilayahnya meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang.

Banten yang beribukota di Serang merupakan provinsi yang relatif masih sangat muda, Provinsi Banten tentunya menghadapi berbagai tantangan, ketertinggalan, dan segudang permasalahan. Namun demikian, Provinsi Banten mempunyai potensi yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan modal dalam mengatasi berbagai tantangan, ketertinggalan  dan setiap permasalahan yang timbul.

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI BANTEN

1. Geografis

Wilayah Banten berada pada batas astronomi 5º 7’ 50” – 7º 1’ 11” Lintang Selatan dan 105º 1’ 11” – 106º 7’ 12” Bujur Timur, berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.683,48 Km² . Secara wilayah pemerintahan Provinsi Banten terdiri dari 3 Kota, 4 Kabupaten, 154 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.241 Desa.

Provinsi Banten mempunyai batas wilayah:

Sebelah Utara    : Laut Jawa

Sebelah Timur   : Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Barat    : Selat Sunda

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur yang dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia, Selandia Baru, dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia dan Singapura. Disamping itu Banten merupakan jalur perlintasan/penghubung dua pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah penyangga bagi Ibukota Negara. Secara ekonomi wilayah Banten mempunyai banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta  dan  sangat mungkin menjadi pelabuhan alternatif dari Singapura.

Kondisi topografi Banten adalah sebagai berikut :

• Wilayah datar (kemiringan 0 – 2 %) seluas 574.090 Ha

• Wilayah bergelombang (kemiringan 2 – 15%) seluas 186.320 Ha

• Wilayah curam (kemiringan 15 – 40%) seluas 118.470,50 Ha

Kondisi penggunaan lahan yang perlu dicermati adalah menurunnya wilayah hutan dari 233.629,77 Ha pada tahun 2004 menjadi 213.629,77 Ha.

2. Demografi

Data kependudukan merupakan informasi yang penting bagi pelaksanaan pembangunan antara lain untuk perencanaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman dan antisipasi perluasan/ pengembangan lapangan kerja.

Kondisi kependudukan di wilayah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tahun	Satuan	0 – 14 Tahun	15 – 64 Tahun	Diatas 65 Tahun	Jumlah
2002	Orang	2.808.262	5.512.546	202.843	8.523.651
	%	32,95	64,67	2,38	100
2003	Orang	2.574.700	6.062.200	209.500	8.846.400
	%	28,46	67,02	4,52	100
2004	Orang	2.982.100	5.885.100	215.900	9.083.100
	%	32,83	64,79	2,38	100
2005	Orang	2.929.408	6.148.796	230.740	9.308.944
	%	28,06	67,43	4,60	100
2006	Orang	3.370.182	5.740.546	240.742	9.351.470
	%	36,04	61,39	2,57	100

3. Sosial Ekonomi

Komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam tahun 2005 kontribusi yang paling besar adalah sektor industri pengolahan sebesar 49,75%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,13%, pengangkutan dan komunikasi 8,58% dan pertanian 8,53%.
Lapangan Usaha Utama Tahun 2005

No.	Jenis Lapangan Usaha	Jumlah	%
1.	Pertanian	731.827	21,14
2.	Pertambangan dan Penggalian	41.346	1,19
3.	Industri	799.962	23,11
4.	Listrik dan Air Minum	13.553	0,39
5.	Konstruksi / Bangunan	137.519	3,97
6.	Perdagangan	721.494	20,84
7.	Transportasi dan Komunikasi	328.990	9,50
8.	Keuangan	125.577	3,63
9.	Jasa-jasa	58.261	1,68
	J U M L A H	3.461.508	100

Apabila dikaitkan penduduk yang bekerja berdasarkan klasifikasi sektor pada PDRB, maka terlihat mata pencaharian pada sektor industri 23,11%, pertanian 21,14%, perdagangan 20,84% dan transportasi serta komunikasi 9,50%. Untuk sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak (21,14%) ternyata memberikan kontribusi PDRB sebesar 8,58%, sedangkan sektor industri dengan penyerapan 23,11% tenaga kerja mampu memberikan kontribusi sebesar 49,75%.

4. Budaya dan Nilai-Nilai Adat

Mayoritas penduduk Provinsi Banten memiliki semangat religius ke-Islaman yang kuat dengan tingkat toleransi yang tinggi, Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai.Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten, antara lain seni bela diri pencak silat, debus,  rudad,  umbruk,  tari  saman, tari topeng, tari cokek, dog-dog, palingtung dan lojor. Disamping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, Masjid Raya Al-Azhom dan masih banyak peninggalan lainnya.

Di Provinsi Banten terdapat suku masyarakat Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli Banten yang masih terjaga tradisi anti modernisasi. Suku Baduy-Rawayan tinggal dikawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas5.101,85 Ha di daerah Kenekes. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang, yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak, tidak boleh diakui sebagai hak milik pribadi.

Selain keberadaan Suku Baduy yang menjadi daya tarik tersendiri, Provinsi Banten juga memiliki sejarah kebudayaan yang cukup besar dan terkenal sehingga menjadikan Banten sebagai wilayah tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara dengan berbagai tujuan wisata alam maupun untuk kegiatan penelitian.

B. PEMERINTAHAN

Secara formal, Pemerintah Provinsi Banten dibentuk dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Pertimbangan pendirian Provinsi Banten menurut Undang-undang tersebut adalah :

• Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang.

• Adanya kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya.

• Karena meningkaynya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Barat.

• Untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam pasal 2 Undang-undang tersebut diatas disebutkan bahwa Provinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Colegon dan Kota Tangerang.

Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pada hakekatnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan aparatur pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, menyelenggarakan tugas pemerintahan secara bersih bebas KKN dan mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan kondisi diatas tidak terlepas dari dukungan masyarakat dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan yang baik.

Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan perangkat pemerintahan meliputi : Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat DPRD, dengan uraian sebagai berikut :

        1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 11 tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

• Sekretaris Daerah

• Asisten Tata Praja yang mengkoordinasikan Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Hubungan Masyarakat.

• Asisten Ekonomi dab Pembangunan, mengkoordinasikan Biro Perekonomian Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Kesejahteraan Rakyat.

• Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Umum dan Biro Perlengkapan.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DAERAH (Gubernur). Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah (Gubernur) dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan adminsitratif kepada seluruh perangkat daerah Provinsi.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan administrasi pemerintah; pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah; pengkoordinasian staf terhadap semua kegiatan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; pembinaan administrasi pemerintah, administrasi pembangunan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah; pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta keprotokolan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

       2.  Dinas Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten No.13 sampai dengan No. 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Terdiri atas: Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah: Dinas Pendapatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Banten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Daerah adalah menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan tugas disentralisasi.

     3.  Lembaga Teknis Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 25 sampai dengan No. 35 Tahun 2002, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten yang membentuk Badan terdiri atas: Kepala, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari : Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Jabatan Fungsional.

Lembaga Teknis Daerah yang berada di wilayah Provinsi Banten adalah: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan DIKLAT, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang masing-masing.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

      4.   Sekretariat DPRD

Peratuaran Daerah Provinsi Banten No.12 Tahun 2002 mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas : Sekretaris DPRD, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun jumlah pegawai yang bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dari tahun ke tahun meningkat guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang prima (good exellent service). Perkembangan jumlah pegawai tahun 2004 s.d 2006 dapat dilihat dari tabel berikut :

Perkembangan Jumlah Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Tahun 2004 s.d 2006

No.	Tingkat Pendidikan	2004	2005	2006
1.	S3	3	6	5
2.	S2	181	348	421
3.	S1 & DIV	1104	1146	1230
4.	Sarmud/D III	423	350	325
5.	D II	24	24	50
6.	D I	56	53	57
7.	SLTA	937	803	726
8.	SLTP	9	9	9
9.	SD	31	26	35
	Jumlah	2768	2768	2858

 Sumber : Biro Kepegawaian Setda Provinsi Banten.

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2006 tercatat sebanyak 2.858 orang pegawai yang tersebar pada 35 Dinas/Badan/Kantor. Dari jumlah tersebut sebagian besar berpendidikan formal sarjana. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten guna memberikan pelayanan publik yang lebih profesional. Sedangkan guna memperlancar pemberian pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana kerja.

C. ISU-ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN

Dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan Isu-isu strategis yang ada di wilayah Provinsi Banten adalah :

1.   Permasalahan Kemiskinan dan Sosial

Dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan antara lain berpengaruh secara ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Oleh karena itu terdapat beberapa hal mendasar yang perlumendapat perhatian antara lain ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan, meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan dan berusaha yang layak, kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal/perumahan yang memadai, pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bertanggungjawab, kemudahan dalam bidang pertnahan, hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, kesempatan berpartisipasi aktif konstruktif dalam pembangunan, peningkatan kualitas hidup dan pelayanan hidup bagi Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat desa dan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak.

2.   Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Kualitas sumberdaya manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan sejak dalam kandungan dan kualitas pendidikan baik formal dan non formal. Beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian dibidang pendidikan dan kesehatan adalah sebagai sebagai berikut : Peningkatan masyarakat yang memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan, meningkatkan relevansi tamatan pendidikan dengan lapangan usaha (link and match), kecukupan jumlah dan mutu tenaga pendidikan dan kependidikan, meningkatkan pelayanan pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa dan pendidikan khusus, peningkatan kualitas dan cakupan pelayan kesehatan, ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan yang memadai, peningkatan menajemen pelayanan kesehatan, tercukupi dan meratanya distribusi tenaga kesehatan, peningkatan usaha kesehatan bernasis masyarakat, peningkatan kondisi kesehatan lingkungan dan prilaku hidup bersih dan sehat, mencegah terjadinya penyakit menular dan kejadian luar biasa, peningkatan pengawasan obat dan makanan.

3.   Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu peningkatan pembangunan ekonomi dalam berbagai aspek yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif, peningkatan investasi yang mendayagunakan potensi dan sumber daya daerah, meningkatkan daya saing produk daerah dan perluasan pemasaran, memperkuat hubungan industri hulu dan hilir, optimalisasi sumberdaya lokal sebagai bahan baku industri, meningkatkan kualitas dan produktifitas Usaha Mikro dan Menengah (UMKM), meningkatkan ketahanan pangan daerah, meningkatkan daya saing produk daerah, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah secara bertanggungjawab, pengelolaan daerah tujuan, produk, manajemen pariwisata, dan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

4.   Sarana dan Prasarana Wilayah

Tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang memadai merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Aspek yang menjadi fokus perhatian terkait dengan sarana dan prasarana wilayah antara lain, tersedianya jaringan jalan yang memadai dalam mendorong pengembangan ekonomi antar kawasan, optomalisasi dan ketersediaan prasarana dan sarana sistem angkutan jalan dan pelabuhan, pengembangan dan pemanfaatan jaringan pelayanan perkeretaapian, akses dan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan laut oleh pemerintah daerah, peningkatan keselamatan angkutan darat, laut dan udara, optimalisasi jaringan irigasi bagi pertanian, penanganan banjir dan sumberdaya air, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman )jalan, lingkungan, persampahan, IPLT, drainase, air bersih gas dan listrik).

5.   Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan seringkali mengabaikan daya dukung lingkungan, sehingga dalam jangka waktu tertentu terjadi berbagai kerusakan dan menurunya kualitas lingkungan baik darat, udara dan air. Aspek yang menjadiperhatian dalam bidang penataan ruang dan lingkungan hidup adalah peningkatan koordinasi dalam perncanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, pengelolaan sumber daya air yang baik, penanganan lahan kritis, penanganan berbagai pencemaran/kerusakan didarat, air dan laut, pengelolaan persampahan dan limbah.

6.   Pengembangan Kawasan

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah akan memaksimalkan potensi kewilayahan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pengembangan kawasan aspek yang menjadi fokus perhatian antara lain penyiapan dukungn Zona Ekonomi Khusus (ZEK) Bojonegara, pembentukan kawasan strategis (industri, andalan, agropolitan) dan cepat tumbuh, pembangunan kawasan tertinggal, peningkatan keterkaitan desa dan kota, pengembangan kawasan perbatasan.

7.   Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Salah satu tuntutan reformasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, dengan fokus sebagai berikut: Pemanfaatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, peningkatan daya dukung prasarana dan sarana kepemerintahan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparat pemerintahan, penataan data dan informasi pembangunan, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, optimalisasi belanja pada peningkatan pelayanan publik, peningkatan implementasi kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kepastian hukum, berkembangnya aspirasi terhadap pemekaran kabupaten/kota.

(Sumber Data  : Dokumen LAKIP 2006)